Dampak Kontroversial Kebijakan Tapera terhadap Industri Properti

Properti News – Diskusi mengenai kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) terus memanas, dengan berbagai pihak mengekspresikan pendapat dan kritik terhadap implementasinya. Tapera merupakan program penyimpanan periodik yang diwajibkan bagi peserta untuk pembiayaan perumahan atau pengembalian dana setelah Kepesertaan berakhir.

Kontroversi Kebijakan Tapera

Kebijakan Tapera akan memotong sebagian upah/gaji pekerja Indonesia, dengan tarif 2,5% untuk pekerja dan 3% untuk pekerja mandiri. Meskipun keputusan ini telah diumumkan akan diberlakukan pada tahun 2027, banyak pihak menilai kebijakan ini sebagai beban tambahan bagi perusahaan dan pekerjanya.

Pandangan Hendra Hartono, Co-founder dan CEO Leads Property

Hendra Hartono, Co-founder dan CEO Leads Property, menilai bahwa kebijakan Tapera tidak tepat waktunya. Menurutnya, kebijakan ini akan menambah beban bagi perusahaan dan pekerjanya tanpa memberikan manfaat yang signifikan. Hendra menyatakan kekhawatirannya terhadap potensi dampak negatif kebijakan ini, termasuk kemungkinan terjadinya kasus korupsi.

Saran Hendra Hartono

Hendra menyarankan agar investasi dalam rumah bagi masyarakat Indonesia seharusnya bersifat sukarela. Menurutnya, investasi properti harus diperlakukan sebagai keputusan pribadi yang tidak seharusnya dipaksakan. Ia menekankan pentingnya transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan dana Tapera untuk mencegah potensi penyalahgunaan dan korupsi.

Kesimpulan

Kontroversi seputar kebijakan Tapera mencerminkan perbedaan pendapat dalam industri properti. Sementara beberapa pihak mendukung program ini sebagai langkah penting untuk investasi rumah, pendapat Hendra Hartono menyoroti kekhawatiran akan beban tambahan dan potensi masalah tata kelola keuangan. Dalam menghadapi implementasi Tapera, transparansi dan pengelolaan yang baik menjadi kunci untuk mencegah kemungkinan masalah hukum dan korupsi di masa depan. (red/tp)